Rencana pemerintah menaikan gaji 8.000 pejabat negara baik wakil rakyat, kepala daerah termasuk presiden terus menggelinding. Berawal dari pernyataan Presiden SBY yang selama tujuh tahun terakhir gajinya tidak naik, sementara di sisi lain tiap tahun perbaikan kesejahteraan PNS dan TNI-Polri dilakukan dengan kebijakan kenaikan gaji dan remunerasi, pemerintah seolah menemukan argumentasi ampuh bahwa saat inilah giliran pejabat negara untuk naik gaji. Tak urung rencana tak popular ini membuat public resah dan terusik di tengah berita dan tangis kemiskinan rakyat. Paling tidak sensitivitas publik Soloraya terhadap isu ini terekam dan menempati peringkat kedua atau 16,16% sebagai sorotan persoalan yang dikeluhkan dalam seminggu terakhir (LITBANG SOLOPOS, Rabu 16/02/2011).
Kalau dulu para pejuang dan pemimpin bangsa berkorban mengikhlaskan jiwa raga dan hartanya demi kemerdekaan sebuah negeri yang terjajah, namun para pejabat saat ini justeru mengorbankan rasa malu dan berjuang memupuk kekayaan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara apa pun demi kesejahteraan dan kemakmuran pribadi. Petuah luhur tak lagi menarik didengar. Mutiara pahlawan yang pernah kita dengar “ Jangan tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kau berikan untuk negaramu ” kian memudar terbang dibawa angin, tak lagi bersemayam di lubuk hati para pejabat kita. Petuah-petuah itu tak lagi dihiraukan bahkan dicampakan ke tong sampah.
Kemakmuran Untuk Siapa
Rencana kenaikan gaji di awal tahun ini menjadi kado manis bagi pejabat negara, tapi dirasakan menyesakan bagi rakyat. Kuatnya resistensi public bukan tanpa alasan. Ketika berita tangis 31 juta rakyat miskin masih nyaring terdengar, jutaan pengangguran mengantri pekerjaan, rendahnya daya beli warga kerena inflasi yang 6,94 persen, biaya pendidikan mahal, kemiskinan massal di daerah pasca bencana, namun di saat yang sama pemerintah menginginkan gaji pejabat naik. Kondisi ini sangat kontras. Pemerintah menyejahterakan para pejabatnya yang sungguh tidak ada yang melarat di negeri ini, tapi seakan lupa tugas dan tanggung jawabnya menyejahterakan 31 juta warga yang sengsara di republik ini karena dibelit kemiskinan akut.
Kebesaran jiwa seorang pemimpin seperti tenggelam ditelan bumi. Sikap empati terhadap rakyat yang melarat seolah disembunyikan oleh para pejabat yang sejatinya tidak ada yang tidak sejahtera. Aneh dan sungguh sebuah keganjilan. Lalu dimanakah hati nurani itu? Kalau mereka berjiwa besar, merasa tidak kekurangan, sungguh-sungguh memperjuangan kemakmuran rakyat dan berjiwa negarawan, seharusnya para pemimpin yang mengklaim masih memiliki idealisme itu berani berteriak menolak kenaikan gaji itu, walau sejatinya menguntungkan secara pribadi. Nyatanya penolakan itu nyaris tak terdengar, kecuali public yang terus lantang menyerukan penolakan.
Secara legal normative sah-sah saja dengan kewenangan dan kuasanya pemerintah membuat regulasi sepanjang demi kemaslakhatan rakyat. Namun patut dipertanyakan, apakah kebijakan kenaikan gaji pejabat itu dalam momentun yang tepat sembari melongok kinerja wakil rakyat yang payah dan tidak sedikit pejabat public yang bermasalah hukum karena perilaku korupsi. Sebanyak 155 kepala daerah tersandung korupsi. Bahkan 17 diantaranya adalah pejabat gubernur tersandera kasus yang sama dari 33 propinsi yang ada (Kompas, Senin 24 Januari 2011).
Dengan fakta ini sangat wajar jika public mempertanyakan bagaimana moral hazard para pejabat public kita. Apakah menaikan gaji para pejabat dinilai cukup ampuh memberangus perilaku korupsi, sementara pedang hukum masih terlalu tumpul memangkas tangan-tangan jahil penjarah harta negara? Sulit diterima nalar ketika pendekatan kesejahteraan dipandang sebagai obat mujarab penawar korupsi, sedangkan sistem, budaya, integritas dicampakan dan hukum belum mampu menjadi panglima.
Belajar dari Umar
Bijaklah para pemimpin negeri ini menyimak kisah Umar bin Khattab, cermin sosok pemimpin yang amanah dan adil. Dikisahkan dalam sebuah perjalanan malam, terdengar oleh Umar tangisan anak dari dalam rumah tua yang reyot. Karena lapar tangis anak itu kian kencang, sementara sang ibu tak kuasa memberi makan karena tidak ada bahan makanan yang dapat dimasak. Sang ibu mengambil segemggam kerikil lalu dimasak di atas tungku bakar agar dikira sedang memasak guna mengelabuhi sang anak sampai dia tertidur karena kelelahan menangis.
Sontak hati sang kholifah gundah. Sebagai pemimpin Umar merasa telah dlolim membiarkan kelaparan rakyatnya. Berbagai pertanyaan berkecamuk dibenaknya, bagaimana harus mempertanggungjawabkan tugasnya nanti. Umar sangat kalut dan bingung. Di tengah kekalutan dan kegundahan hati, sesampainya di rumah, Umar langsung menuju gudang logistik lalu dipikul dan dibawanya sendiri sekarung gandum kepada perempuan dan bocah lapar tadi. Sebagai raja, bisa saja Umar bin Khattab mengutus anak buahnya untuk memikul gandum tadi. Namun wujud pertanggungjawaban diri untuk meringankan dosa dan salah, hal itu ia dilakukan sendiri.
Pemimpin yang negarawan selalu memasang seribu telinga untuk mendengar sekecil apapun keluh kesah rakyatnya. Ia tidak bisa pulas disinggasananya yang empuk di tengah-tengah penderitaan rakyat. Jiwanya dipenuhi kesadaran kuat bahwa jabatan sebagai pemimpin bukan kehormatan atau status yang melekat abadi. Ada masa yang membatasi dan tanggung jawab yang tidak bisa dilepas.
Inilah pemimpin yang negarawan. Namanya dikenang harum dan pantas dibanggakan karena sikap adil dalam memimpin, amanah dan tidak lelah memperjuangkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Jasanya dikenang abadi walaupun jasadnya telah tiada. Itulah pemimpin yang “sepi ing pamrih rame ing gawe” karena berhati-hati dalam menjaga niatnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar