Pertaruhan Reputasi di Klaten

Pertaruhan Reputasi di Klaten

Oleh Joko Priyono

Peta politik menjelang pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) di Klaten terus bergerak.  Bakal calon (balon) bupati yang semula tiarap mulai berani menampakan diri.  Namun calon incumbent, H. Sunarno SE., M.Hum diprediksi bakal banyak mewarnai peta politik Klaten.  Akankah kursi bupati dapat diraih kali kedua dalam pilkada yang bakal dihelat 20 September nanti? Ataukah sebaliknya harus tersandung oleh kompetitor lainnya?

Pemilihan umum kepala daerah secara langsung oleh rakyat menjadi salah satu buah manis reformasi.  Dengan pilkada ini rakyat bisa langsung menjatuhkan  pilihannya. Sesuatu yang mungkin langka dan sulit ditemukan ketika rakyat hidup dalam rezim represif, pra-reformasi dulu.

Merunut sejarah, Klaten menjadi salah satu daerah yang tengah belajar berdemokrasi. Pesta demokrasi langsung pemilihan kepala daerah kali pertama digelar di tahun 2005, melahirkan sosok Sunarno SE, putra asli daerah sebagai Bupati Klaten pertama dalam sejarah pemilihan langsung. 

Dari awal pencalonannya mungkin tidak banyak orang memprediksi Mas Narno, demikian akrab disapa, bakal mengalahkan rival-rivalnya yang cukup senior dan kenyang asam garam pemerintahan.  Ambil contoh Ir Otto Saksono, putra mantan Bupati Klaten Soemanto yang praktisi pengembang berpasangan dengan H. Anton Suwarto, seorang  ulama sepuh karismatik.  Atau Dr. Warsito sebagai pelaku kesehatan ditopang sosok Wuryadi yang dibesarkan sebagai abdi masyarakat, dengan jabatan kepala desa.  Toh akhirnya pilihan rakyat merujuk sosok Sunarno muda,33 tahun, putra petani dari timur wilayah Klaten untuk memimpin Klaten periode 2005-2010.

 Akankah peta politik Klaten kembali direbut kaum muda dalam pilkada 2010 nanti?  Yang pasti peta kekuatan politik Klaten terus bergerak.  Menguatnya sinyalemen pada kekuatan incumbent mengalir dalam logika yang wajar.  Hal ini disebabkan incumbent mengantungi keuntungan bawaan.  Pertama, faktor popularitas yang melekat dalam lima tahun tampuk kepemimpinan menjadikan calon incumbent unggul dalam pengenalan diri terhadap rakyat.  Lumrah masyarakat lebih mengenal balon incumbent, walaupun tidak harus bertatap muka. Paling  tidak  nama  sang bupati  pastilah  rakyat pernah dengar.  Faktor ini yang tidak disandang balon yang lain.  Kedua, faktor kekuatan mobilisasi massa.  Dengan otoritas kekuasaan, lebih-lebih di era otonomi daerah, pemimpin daerah begitu powerful mengubah warna birokrasi, mengacak dan merotasi susunan pejabat di semua level eselon.  Sebagai pembantu yang baik harus tunduk kepada atasan, walaupun ketertundukan figur itu harus dibungkus dalam format loyalitas. Tanpa didorong atau  diperintah pun para elit birokrasi bakal berlomba menampakan dukungan guna menunjukan jiwa loyalitas bawahan.

Ketiga adalah klaim keberhasilan pembangunan.   Beberapa keberhasilan yang diraih meringankan langkah calon incumbent sebagai bahan propaganda merebut simpati massa. Dalam orasi atau  propagandanya, klain keberhasilan digunakan sebagai justifikasi bahwa kepemimpinanya dipandang berhasil sehingga publik pemilih yakin dan membenarkan klaim keberhasilan itu dan menjatuhkan pilihan politiknya.   Melalui pengorganisasian data, analisa fakta dalam kemasan retorika yang cerdas kian menguatkan peneguhan publik pemilih.

Walaupun begitu, calon incumbent bukan tampil tampa beban.  Calon incumbent  harus mengalahkan asumsi publik, jikalau terpilih nantinya tidak surut semangat membangun dan tidak bekerja atas dasar kembali modal.  Hal ini didasarkan fakta tidak ada kursi kekuasaan yang murah dan mudah untuk diraih.  Ada biaya besar yang harus dibayar.  Mobilisasi massa sangat wajar harus didorong dengan mobilisasi dana.  Maka kecemasan publik harus dijawab lugas bahwa keringat, tenaga dan karya itu semata bagi kesejahteraan rakyat pasca pemilihan.

Calon incumbent sah saja pede dengan keuntungan bawaannya sebagai keunggulan komparatif.  Hal ini wajar karena fakta merujuk calon incumbent banyak memenangi pilkada di Jateng beberapa waktu lalu.  Dalam Pilwakot Surakarta, Joko Widodo-FX Hadi Rudyatmo unggul telak 84% atas rival tunggalnya, Wirabhumi dan Supranadi.  H.Much Salim - Abdul Hafidz meraih kemenangan meyakinkan dangan raihan 56% dalam pilkada Rembang.  Hal yang sama direngkuh pasangan Heru – Kento yang memenangi 58% di pilkada Purbalingga.  Hanya pasangan Mahfuds Ali-Anis Nugroho Widharto, calon incumbent yang kalah tipis atas pesaingannya Sumarno HS-Hendi Hendrar Prihadi yang meraih 34% suara berbanding 31% dalam pilwakot Semarang.

Data dan fakta ini memberi nilai berharga.  Biarpun calon incumbent selalu diunggulkan, calon lain bukan tertutup peluang.  Kondisi anomali selalu mungkin terjadi.  Peta kekuatan politik masih terbuka untuk bergeser.  Strategi pasti sudah disiapkan.  Kader dan segala amunisi siap digerakan.  Tinggal bagaimana pertaruhan reputasi itu mampu meneguhkan  keyakinan masyarakat pemilih.

Joko Priyono S.Sos, Penulis adalah Pranata Kehumasan Pemkab Klaten.