Rahasia Kemenangan Incumbent

Rahasia Sukses Incumbent

Oleh Joko Priyono

Kemenangan calon petahana (incumbent) Herman Heru – Kholid Mawardi, dalam pemilukada 2010 di Kabupaten Ogam Komering Ulu (OKU) Timur, Sumatra Selatan mencatatkan sejarah baru.  Pasangan ini meraup suara fantastis 94,56 persen atau 373.177 suara dari 439.527 pemilih, capain tertinggi tak tertandingi dalam pemilukada yang pernah digelar (KOMPAS, 29/5/2010). Bahkan Musium Rekor Indonesia (MURI) mencatatnya sebagai prestasi spektakuler mengiringi sukses pasangan petahana ke singgasana kursi bupati dua pereode berturut-turut. Di level Jawa Tengah prestasi ini hanya dapat disejajarkan dengan torehan pasangan Joko Widodo - FX Rudyatmo dalam Pilwakot Surakarta dengan capaian  90,09 persen suara atau kandidat Herman Sutrisno – Ahmad Dimyati yang menang 92,19 persen di Pemilukada Banjar, Jawa Barat.

Dengan kapasitasnya sebagai kepala daerah, posisi petahana memang lebih diuntungkan.  Factor seperti popularitas tidak menjadi persoalan serius karena lima tahun masa kepemimpinan adalah waktu yang cukup guna mengenal dan menyelami kondisi masyarakat lewat program kegiatan atau kebijakan yang diambil.  Dengan kekuasaan di tangan, kepala daerah dapat mengkondisikan birokrasi dan perangkat daerahnya.  Otoritas yang dimiliki, apalagi di era otonomi daerah, seorang kepala daerah bak raja  yang begitu powerfull membuat hitam putih birokrasi, mengacak dan merotasi pejabat dengan orang-orangnya yang loyal demi melanggengkan kuku – kuku kekuasaan.  Modal ini yang jamak diusung incumbent bertarung di gelanggang pemilukada didukung dana tentunya.

Kebutuhan perut dan informasi

Namun kemampuan mobilisasi birokrasi apalagi modal popularitas bisa jadi sirna tak berarti jika semasa berkuasa, petahana tidak mampu menorehkan prestasi atau kinerja yang menjadikan rakyat mudah untuk mengingatnya sebagai keberhasilan.  Hampir setiap hari  Bupati Herman Heru menggelar “Open House” di rumah dinasnya guna mendekatkan diri dengan masyarakat saat di luar dinas.  Tidak itu saja rakyat pun tak segan memberi kritik sebaik feedback dan sebalik pemimpin pun dapat menjelaskan langkah pemerintah mengatasi urusan rakyatnya.

Bupati Herman Heru memahami betul nilai informasi.  Maka diibukanya ruang bagi partisipasi publik (demokratisasi) seluas-luasnya.  Membangun prinsip check and balance, tidak alergi kritik, membuka kran informasi atas kebijakan yang ditempuh pemerintah sehingga rakyat ikut mengawasi dan semaksimal mendorong kemanfaatan itu bisa merata.  Lambat laun, pelan namun pasti rakyat menaruh simpatinya.   Terbangun kepercayaan publik sehingga menguatkan legitimasi pemerintah atas kebijakan yang diambil.  Keterbukaan informasi secara efektif mereduksi ketidakpastian.  Sikap mau mendengar pemerintah meningkatkan kepercayaan rakyat atas kepemimpinannya.

Otonomi daerah sebagai ruh reformasi bakal kehilangan gaungnya jika tak mampu mengantarkan rakyat dalam tataran sejahtera. Data Lingkaran Survei Indonesia (LSI per 5/5/2010) menyebutkan 44,6 persen rakyat merindukan masa kepemimpinan mendiang Presiden Suharto.  Lepas segala kekurangannya, Pak Harto memahami betul kebutuhan dasar rakyat yaitu masalah perut.  Maka sektor pertanian kokoh dibangun bahkan gelar swasembada beras diraih pemerintah tahun 1982. Harga beras murah dan terjangkau adalah kebutuhan dasar yang berdampak stabilitas.  Inilah ruh  yang mengilhami Provinsi Gorontalo di masa Gubernur Fadel Muhammad membangun swasembada jagung dan mengekportnya  ke Jepang, Korea, Malaysia dan Filipina karena surplus produksinya yang 584.840 ton.

Tak jauh beda adalah Kabupaten Sragen.   Bupati Untung Wiyono sukses membangun pertanian, khususnya hasil beras dan dibarengi reformasi birokrasi yang responsif sebagai pelayan publik ditopang alih teknologi membangun masyarakat informasi.  Sementara keberpihakan dengan  pemberdayaan pun dengan cantik dimainkan Walikota Surakarta, Joko Widodo.  Pemkot   merelokasi PKL  di titik-titik kepadatan kota nyaris tanpa konflik, apalagi berbau darah.  Walikota Solo yang gandrung taman ini pun mampu menyulap wajah kota, tanpa harus meruntuhkan daya magnit Solo sebagai sentra ekonomi dan budaya yang mana ruh pembangunan itu tidak harus tercerabut dari nilai-nilai kearifan lokal (local wisdoms).  Bahkan pencitraannya kian menguatkan jati diri Solo sebagai Spirit of Java.  

Best practise yang ditorehkan daerah tersebut terbukti berbuah manis. Kebijakan lokal berbasis pemenuhan kebutuhan dasar, responsifitas dengan keterbukaan  informasi yang diracik dalam kearifan lokal oleh  petahana telah mengantarkan ke kursi singgasana kekuasaan  dengan legitimasi dan kepercayaan publik  nyaris sempurna dalam pemilukada lalu.

Di tengah kritik tajam praktek - praktek demokrasi dengan cost social-politic mahal karena kental aroma money politic sehingga mengilhami penguasa untuk berlaku korupsi (power tend to corrupt) kala berkuasa dan meracuni birokrasi dengan virus KKN, membeli dukungan rakyat dengan karya pembangunan, terbukti sahih sebagai senjata ampuh merengkuh kekuasaan kembali bagi petahana.  Ternyata kepercayaan rakyat itu tidak harus dibeli dengan uang semata, janji atau retorika politik, apalagi klaim-klaim hasil pembangunan yang sarat rekayasa.  Namun dengan keberhasilan pembangunan yang teruji kemanfaatannya,menyentuh kebutuhan dasar, pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya mampu merengkuh hati rakyat kemudian membuatnya jatuh cinta.  Kita percaya rakyat masih memiliki mata kejujuran  untuk menilai sebuah ketulusan. Kejujuran tetap harus kita bangun, karena ketika suara itu dibeli dengan uang, maka korupsi akan menjadi tradisi.

Joko Priyono S.Sos, penggiat Dompet Sosial Hidayah, pelaku Kajian Kebijakan Publik, mahasiswa MESP UNS dan Pranata Humas  Pemkab Klaten.